Restrukturisasi TPS Food Akan Segera Dimulai

TPS Food dikabarkan akan memiliki invetor baru untuk memulihkan kondisi keuangan TPS Food. Investor tersebut akan mengupayakan rek=strukturisasi secara menyeluruh didalam tubuh TPS Food Grup mengingat banyaknya masalah yang dihadapi oleh perseroan yang sangat kompleks ini. Sebelumnya, TPS Food adalah perusahaan yang fokus bergerak pada bidang makanan dan beras. TPS Food juga membawahi 13 anak perusahaan diantaranya yakni PT Putra Taro Paloma yang merupakan pemilik merek dagang Taro dan PT Indo Beras Unggul atau yang dikenal IBU pemegang merek dagang Beras Maknyuss.

TPS Food

Salah satu upaya restrukturisasi yang akan dilakukan oleh perseroan adalah untuk menyelesaikan pembayaran bunga dan juga imbalan pada para pemilik obligasi dan juga sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan pada tahun 2013 lalu. Seperti yang diketahui bahwa total dana yang mesti dibayar oleh TPS Food adalah sebesar 46,12 Miliar rupiah dengan rincian - rincian diantaranya yakni Obligasi TPD Food I tahun 2013 yang mencapai angka 30,75 Miliar rupiah dan juga imbalan Sukuk TPS Food I tahun 2013 yang menca[ai 15,37 miliar rupiah.

Permasalahan yang terjadi pada TPS Food tidak hanya pada pengembalian dana obligasi dan sukuk, lebih dari itu aksi saling klaim antara jajaran direksi dan komisaris pun menambah kekisruhan yang terjadi. oleh karenanya, TPS Food akan menyelenggarakan RUPSLB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang rencananya akan dilaksanakan apda 28 Oktober 2018 mendatang.

Dominasi Suara Partai Koalisi Lintas Ceruk

Usungan Partai Koalisi dalam setiap pemilu, nyatanya akan memberikan beragam efek yang baik. namun, perpaduan partai koalisi yang proposional dipadukan dengan koalisi lintas ceruk akan lebih memberikan efek yang baik kepada hasil pemilu. Melansir dari analisa Polmark yang dipublikasikan pada hari kamis kemarin menunjukan bahwa tingkat kesuksesan kolaisi yang lintas ceruk pasar bisa mencapai 68,8% pada Pilkada 2015.

Partai Koalisi

Sementara itu, peluang menang untuk koalisi dengan ceruk apsar yang majemuk hanya sebesar 28,5%. Besaran angka ini akan semakin mengecil apabila koalisi partai hanya memilih ceruk pemilih muslim yang hanya mampu memberi kontribusi sebesar 2,7% saja.

Fenomena yang samapun terjadi pada Pilkada tahun 2017 lalu. Tingkat suksesnya koalisi yang lintas ceruk pasar mencapai angka 79,2% sementara itu, tingkat kesuksesan koalisi partai yang menggunakan ceruk pasar majemuk hanya sebesar 18,8% dan koalisi partai dengan ceruk pemilih muslim hanya mampu berkontribusi suara sebesar 2% saja. oelha karenanya, Pelaku politik hendaknya bisa memdaukan antara kepentingan partai, rakyat dan juga kepentingan pada ceruk pasar agar mampu menjaring segala golongan dari ceruk pasar masyarakat Indonesia.

Keributan Masyarakat dan Korporasi Lahan Sawit Indonesia

Separuh dari Lahan Sawit Indonesia saat ini dimiliki oleh perusahaan swasta. Merujuk pada data dari Kementerian Pertanian bahwa luas lahan sawit Nasional pada tahun 2017 adalah mencapai luas 12,3 juta ha. dan dari jumlah tersebut sebanyak 6,8 juta ha atau sebanyak 55,24% luas lahan sawit dalam pengoperasiaannya dilakukan oleh Perkebunan Besar swasta atau PBS. adapun sisanya yakni seluas 4,8 juta ha atau sebesar 38,64% pengoperasiaannya dilakukan oleh PBN atau perusahaan besar Negara dan sekitar 753 ribu ha adalah milik perkebunan rakyat.

Lahan Sawit Indonesia

Sementara itu, Pemerintah melalui kementeriannya yaki Kementerian Kehutanan dan Lingkungan HIdup KLHK sedang berupaya untuk memproses 2,3 juta ha kebun sawit yang terletak dalam kawasan hutan.

Upaya evaluasi ini dilakukan berdasarkan pada inpres atau instruksi presiden No 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan sawit dan juga peningkatan produktivitas di sektor perkebunan kelapa sawit. Adanya Moratorium perluasan lahan sawit ini ditujukan agar menjadi langkah awal dalam penyelesaian konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dan juga korporasi yang mengelola kebun sawit tersebut.

Penjualan HP Android Eropa Dikenakan Tarif Lisensi Google

HP Android yang selama ini kita pakai rencannaya awal tahun depan akandikenakan pajak lisensi hingga sebesar 600 ribu rupiah untuk setiap penjualan smartphone dengan aplikasi Google Mobule Service, untungnya, hal ini berlaku hanya di Benua Eropa Saja. Alphabet Inc atau Google akan mengenakan biaya sampai dengan sekitar  ribu rupiah untuk setiap penjualan perangkat android yang terjadi di BEnua Eropa. Upaya ini menyusul dengan adanya kebijakan baru di Benua Eropa terkait dengan monopoli.

HP Android

Nantinya, semua produsen perangkat android yang berada di Eropa harus membayar ke Alphabet Inc untuk lisensi aplikasi yang berada dalam pake GMS atau Google Mobile Service seperti Gmail, Google Play Store, Chrome, dan juga Google Maps.

Kutipan dari The Verge pada akhir pekan lalu mengungkapkan bahwa biaya pajak atau isensi tergantung dari negara asal produsen dan juga jenis perangkatnya. kebijakan ini akan berlaku hanya utnuk perangkat yang diaktifkan pada tanggal 1 februari dan setelah tanggal  februari tahun 2019.

Pesta Diskon Alibaba Dimulai

Alibaba dikabarkan akan merayakan ulang tahun perusahaannya, perusahaan belanja online terbesar di Dunia ini akan merayakan ulang tahunnya dengan mengadakan pesta Diskon Alibaba yang rencananya akan dimeriahkan oleh sebanyak 500 ribu produk. Daniel Zhang, CEO Alibaba Group kemarin telah emluncurkan acara 11.11 Global Shopping Festival 2018 di Republik Rakyat Tiongkok. Dirinya menjanjikan bahwa acara pada tahun ini akan menjadi ecara yang terbesar dari sisi skala dan juga partisipan yang ikut didalmnya.

Diskon Alibaba

Dalam mensukseskan pesta belanja online yang penuh dengan diskon ini rencananya seluruh cabang bisnis yang berada pada ekosistem Alibaba akan turut mendukung secara penuh. Mereka akan menghadirkan pengalaman belanja yang baru yang diperuntukan bagi ratusan juta konsumen yang menginginkan produk berkualitas tinggi pelayanan yang cepat, dan juga dapat menjadi andalan.

Zhang berpendapat bahwa pada kesempatan kali ini ada imbuhan strategi retail Alibaba yang mengkombinasikan retail berdaring atau online dengan luring atau offline melalui teknologi terkini. Hal ini merupakan suatu upaya lanjutan dari onsep 11.11 yang Zhang kampanyekan satu dekade lalu.

Penyebab Banyaknya Kasus Suap Bos Properti

Terkuaknya kasus suap Meikarta tentunya menjadi dafatr panjang permasalahan kasus suap yang turut menyeret Bos Properti Tanah Air. Pada Kasus Suap megaproyek meikarta turut menyeret ke meja hijau Direktur Operasional LIppo Group yakni Billy Sindoro. yang artinya, hal ini menambah kasus suap yang melibatkan pejabat daerah serta petinggi bos properti Nasional.

Bos Properti

Sebelum mencuatnya kasus suap meiakrta, sebelumnya pada tahun 2016 mucul kasus suap rekalamsi di teluk Jakarta yang menyeret Bos Properti PT Agung Podomoro Land yang dalam kasusnya Ariesman Widjaja selaku Presiden Direktur Agung Podomoro Land telah diduga melakukan suap kepada anggota DPRD DKI yang bernama Muhammad Sanusi dengan suap sebanyak 2 Miliar Rupiah.

Pada tahun sebelumnya yakni tahun 2015, Rudiyanto, Direktur PT Ciputra Optima Mitra ikut terlibat kasus tukar guling tanah yang juga menyeret Ikmal Jaya selaku Walikota Tegal kala itu. Proyeksi kerugian yang dialami oleh Negara pada kasus yang menyeret anak usaha gurita milik Ciputra Group ini diperkirakan mencapai nilai 35 miliar rupiah.

Menkeu Cabut Subsidi Pemasangan Listrik

Subsidi Pemasangan Listrik pada akhirnya dibatalkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani telah memutuskan untuk tidak memberikan subsidi kepada pemasangan sambungan listrik. Putusan ini telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPR (dewan Perwakilan Rakyat) dalam kegiatan rapat kerja RAPBN 2019 (Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa untuk pemasangan sambungan listrik dengan daya 450 VA *volt Ampere) memerlukan opsi lain dalam hal sumber pembiayaannya bukan hanya mengandalkan subsidi. Sri Mulyani mengatakan bahwa Usulan untuk program anggaran pemasangan listrik baru kategori 450 VA tidak disetujui.

Sebelumnya juga Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan hal serupa. dengan kata lain sebaiknya jika anggaran yang dialokasikan tersebut tidak digunakan untuk subsidi pemasangan listrik tetapi untuk anggaran belanja kementerian terkait. Di Sisi lain, Rida Mulyana Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM mengatakan hal sebaliknya bahwa anggaran tersebut sebaiknya tetap digunakan untuk mensubsidi pemasangan listrik kategori 450 VA.

Dibalik Mencuatnya Kasus Suap Meikarta

Kasus Suap Meikarta memebrikan efek yang buruk untuk sejumlah anak perusahan dan juga Induk Grup Lippo, sejumlah saham dikabarkan turun akibat adanya kasus suap meikarta. Lebih lanjut, Harga saham pada beberapa perusahaan yang berada dibawah Lippo Group tengah mengalami anjolk yang cukup parah yakni manjlok dari 3% sampai dnegan 10% pada sesi yang pertama perdagangan hari selasa 16 Oktober 2018 ini.

Suap Meikarta

Turunnya saham ini diakibatkan karena dugaan suap yang melibatkan petinggi Lippo Group dan juga sejumlah Pejabat Pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk pengurusan perijinan Mega Proyek Meikarta yang paad kahirnya menjadi sentimen negatif untuk kondisi saham lippo group.

Saham LPCK ( PT Lippo Cikarang Tbk) telah menduduki tempat teratas pada jajaran saham Top Loser dengan angka penurunan sebesar 10,47% sehingga menjadi Rp. 1.240 per saham. Lippo Cikarang adalah induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama sebagai Pengembang Proyek Meikarta. Begitu juga dengan kondisi saham milik PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yang juga mengalami turunnya saham sebesar 6,21% atau menjadi 272 Rupiah per saham.

Suap Izin Meikarta Libatkan Pejabat Daerah

Seorang tersangka pada kasus Megaproyek Suap Izin Meikarta telah menyerahkan diri. Salah satu tersangka itu adalah Neneng Rahmi selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi yang menyerahkan diri ke KPK (komisi Pemberantasan Korupsi). Neneng disebut menyerah diri pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 lalu langsung ke gedung KPK di Jakarta.

Suap Izin Meikarta

Febri Diansyah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi dalam keterangan tertulisnya menerangkan bahwa Tersangka dengan inisial NR (neneng rahmi) telah menyerahkan diri langsung ke KPK dan diantarkan oleh Keluarganya. Febri juga mengatakan bahwa pada saat OTT (operasi tangkap tangan) pada kasus izin Meikarta hari minggu tanggal 15 Oktober 2018 lalu diketahui Neneng Rahmi tengah melarikan diri dengan menggunakan mobil BMW berwarna Putih.

MObil BMW Putih tersebut diketahui tengah melarikan diri ketika berada di sebuah jalan didekat pintu tol ara ke cikampek. Neneng Rahmi juga diduga melarikan diri seelah dirinya menerima uang suap dari Taryudi, seorang konsultan Grup Lippo. Saat menyerahkan uang suap, neneng dan Taryudi masing - masing menggunakan kendaraan yang berbeda.

Rekonstruksi Palu Akan Ditalangi ADB

Rencananya, ADB memberikan penawaran utang untuk Rekonstruksi Palu dan sekitarnya sebesar 15 Triliun rupiah. Bank Pembangunan Asia atau ADB telah berkomitmen untuk memberikan distribusi pinjaman kepada Indonesia dengan angka maksimal sebesar 1 Miliar dolar Amerika Serikat atau setara 15 triliun rupiah guna operasional penanggulangan bencana alam di Sulawesi Tengah.

Rekonstrksi Palu

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Pihak Pemerintah akan mengambil bantuan pinjaman tersebut hanya sesaui dengan Kebutuhan saja tidak lebih. Pemerintah juga tengah mengupayakan penghitungan besran biaya yang dibutuhkan untuk merekonstruksi kembali wilayah yang menjadi korban bencana gempa bumi dan juga tsunami di Sulawei Tengah. Wakil Presiden Jusuf Kalla berkata bahwa pihaknya juga telah menerima berbagai bantuan dan pinjaman dengan tenor jangka panjnag sesuai dengan kebutuhan Pemerintah dan tidak akan berlebihan.

Pada saat ini, Pemerintah sedang menghimpun data jumlah rumah dan juga infrastruktur yang mengalami kerusakan. Nantinya, angka tersebut yang akan disampaikan ke pihak bank Pembangunan ASia dan tentunya akan dicairkan jika dibutuhkan. 

Penyaluran Perta Lebih Tinggi Daripada Penyaluran Premium

Penyaluran Premium untuk tahun anggara 2018 diproyeksikan mencapai 10 juta kilo liter. Perusahaan minyak Nasional Pertamina akhirnya membatalkan keaikan harga BBM (bahan bakar minyak) jenis Premium pada tanggal 10 Oktober 2018 setelah sebelumnya menaikan harga BBM njenis Premium menjadi 7.000 rupiah per liternya lalu kemudian turun kembali ke harga awal yakni 6.550 rupiah per liter.

Kurangnya koordinasi diantara instansi yang terkait menjadi pembicaraan dan perhatian masyarakat terhadap batalnya kenaikan harga bahan bakar minyak jenis premium tersebut yang sebelumnya sempat bnaik beberapa saat. Disisi lain, Besaran penyaluran bahan bakar minyak jenis premium yang didistribusikan pertamina pada tahun 2017 mencapai 12,3 juta kilo liter (kl) yang kemudian turun sebesar 14,6% sehingga menjadi 10,5 juta kilo liter menurut data prognosa 2018.

Sementara itu, realisasi distribusi BBM jenis Premium sudah mencapai 55,8% atau sebesar 5,8 juta kilo liter selama periode bulan januari sampai dengan juli 2018 dari total target distribusi tahun 2018. Penyaluran BBm beroktan 88 tersebut tengah mengalami penurunan distribusi sepanjang tahun 2015 sampai dengahn 2018 seperti terlihat pada grafik diatas.

Inflasi Rendah dan Kenaikan BBM

Inflasi Rendah yang dialami perekonomian Nasional hendaknya dimanfaatkan untuk menaikan harga kebutuhan pokok seperti Bahan bakar Minyak. Febrio Kancaribu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) memandang bahwa Pemerintah masih mempunyai ruang untuk dapat menaikan harga bahan bakar minyak atau BBM hal itu didasari akrena pencapaian inflasi yang masih rendah. Naiknya harga bahan bakar minyak yang dapat dikontrol dan tidak terlalu besar tidak akan memberikan efek inflasi yang banyak namun tetap dapat terkontrol.

Inflasi Rendah

Merujuk data dari BPS (badan pusat statistik, Catatan inflasi yang terjadi sepanjang bulan Januari sampai dengan September adalah sebesar 1,94% sedangkan jika dihitung berdasarkan secara tahunan (yoy) mencapai sebesar 2,88%. Febrio Mengatakan bahwa ada sedikit ruang inflasi sedikt dari persentase 2,8 ke 3,5% dan ini tidak menjadi measalah besar katanya di kampus Universitas Indonesia Jumat 12 Oktober 2018.

Menurutnya, masyarakat harus perlu dibiasakan untuk melihat realita yang terjadi bahwa harga bahan bakar minyak tidaklah selalu tetap. Apalagi jika harga Bahan Bakar Minyak naik di pasar global, maka masyarakat juga perlu untuk bersiap -siap dalam menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak di Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia menggantungkan pasokan dari Bahan bakar Minyak Impor.

Daftar Film Peraih Oscar Terbaik

Pada tahun 2017 raihan piala bergensi di dunia perfilaman, OSCAR tengah dimulai. Lalu Manakah Film Peraih Oscar terbanyak pada tahun 2017 ini?. Dalam Gelaran Oscar (Academy Awards) 2017 film la la land menjadi juara dan mendominasi dalam setiap kategori yang diperlombakan.

Film Peraih Oscar

Acara Academy Awards ini berlangsung di Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles, California, Amerika Serikat ini mengukuhkan film La La Land untuk mendapatkan raihan enam piala bergengsi dalam ketegori aktris terbaik yang diperankan oleh Emma Stone, Sinematografi terbaik oleh Linus Sandgren, sutradara terbaik yang disabet oleh Damien Chazelle, Original Score yang terbaik, lagu terbaik, dan desain produksi terbaik.

Namun, dibalik mendominasinya film La La Land pada pagelaran piala OSCAR, belum mampu untuk mendapatkan nominasi dalam kategori Film Terbaik kaena kategori tersebut diraih oleh Moonlight. Film Moonlight yang digarap oleh Barry Jenkins juga mendapatkan dua penghargaan lain yakni Adapted Screenplay dan juga best supporting actor yakni Mahershala Ali. Sedangkan Film Manchester by The Sea dan Juga Hacksaw Ridge hanya meraih dua pengahrgaan.

Pemerintah Akan Bantu Program DP Nol Rupiah

Program Rumah Murah DP Nol Rupiah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat. Anies Baswedan tengah merilis program rumah dengan DP nol Rupiah pada proyek rumah susun PD Sarana Jaya yang diberi nama Klapa Village pada jumat tanggal 2 Oktober 2018 lalu. Program DP nol rupiah ini diaolaksikan dengan menggunakan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) untuk menalangi uang muka dengan besaran maksimal 20% dari total harga unit, Program DP Nol Rupiah ini juga disokong oleh dana dari pemeritnah pusat.

DP Nol Rupiah

Meli Budiastuti, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mengatakan bahwa FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dimiliki oleh pemerintah pusat direncanakan turut membantu dalam program cicilan DP nol rupiah tersebut.

Meli juga menjelaskan bahwa dengan adanya skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ini masyarakat diharapkan dapat menyicil dengan cicilan yang tidak memberatkan dan pemberian bunga yang flat yakni sebesar 5% yang disubsidi oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk pembebanan DP atau uang muka rumah bagi MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah dibebankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dibalik Meningkatnya Asuransi Jiwasraya

Aset Asuransi Jiwasraya Dikabarkan telah mengalami peningkatan yang cukup besar, yakni sebanyak 30% pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena PT Asuransi Jiwasraya tengah mengalami kesusahan dalam hal likuidasi sehingga mengupayakan penundaan pembayaran polis yang telah jatuh tempo dari produk bancassurance JS Proteksi Plan.

Asuransi Jiwasraya

Asuransi Jiwasraya adalah asuransi Plat Merah milik Pemerintah ini meminta kepada para nasabahnya untuk melakukan perpenjangan mengenai pencairan polis asuransinya selama satu dengan iming - iming imbalan bunga sebesar 5,75%. Disisi lain, merosotnya harga saham dan surat utang menjadi penyebab utama asuransi yang bergerak dalam bidang Asuransi jiwa ini mengalami tekanan likuidasi pertama di Indonesia.

Merujuk pada laporan keuangan yang telah dirilis per tanggal 31 Desember 2017, sejumlah aset asuransi Jiwasraya naik 16,82% sehingga menjadi 45,13 Triliun Rupiah. kenaikan aset tersebut disokong oleh meningkatnya aset yang berbentuk surat berharga atau efek yang mencapai 30,3% atau menjadi 30,82 triliun rupiah serta meningkatnya aset properti investasi sebesar 4,34% menjadi sebesar 5,98 triliun rupiah.